PPh UMKM Setengah Persen

Tahu enggak sih? Saat zaman moneter, tahun 1998 yang lalu saat keuangan di Indonesia meredup, justru UMKM yang masih bertahan dan enggak kena imbasnya lho.

Malah, hingga saat ini, peranan UMKM di perekonomian nasional terhitung sangat besar jumlahnya mencapai 99.9% yang penyerapan tenaga kerjanya mencapai 97%.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema "Tarif Khusus PPH UMKM" di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Tambahan nih ya, dengan adanya kebijakan Presiden Jokowi dengan program PPh Final UMKM yang turun dari 1% menjadi 0.5% adalah sebagai bentuk keberpihakan pemerintah agar UMKM naik kelas.

Selain itu, agar usaha dari UMKM berkembang pesat, mereka harus tahu secara rinci berapa pendapatannya, keuntungannya, kerugiannya, dan lain sebagainya. Maka itu, dengan menata pembukuan yang baik, UMKM dapat membuat perencanaan ke depan lebih baik.

Lebih lanjut mengenai kebijakan PPH Final 0,5% yang baru, menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Yuana Setyowati, kebijakan itupun sejalan dengan program prioritas di Kementerian Koperasi UKM. Di antaranya, peningkatan daya saing dan produktivitas UMKM, penguatan kelembagaan, dan peluasan pasar. 

Malah ya, menurut Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Paja, Yon Arsal, Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan menambah peluang usaha, memberikan kemudahan kepada perbankan dan reputasi usaha.

Kamu juga bisa liat penjelasan lengkapnya dari masing-masing narasumber di Youtube aku berikut ini:

Salah satu syarat usaha agar bisa mendapatkan pembiayaan dari bank (bankable) adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta pembukuan usaha yang layak. Tidak hanya dengan meningkatnya reputasi maka UMKM juga bisa meluaskan peluangnya misalnya bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Oleh karena itu, melalui kebijakan PPh Final 0,5% ini, pemerintahan Jokowi mendorong agar kalangan UMKM naik kelas serta memiliki peluang meningkatkan modal serta membuka akses.

Jadi, diharapkan UMKM sekecil apapun usahanya, diharapkan dapat lebih rapih dalam pembukuan dan harus taat pajak agar usahanya dapat naik kelas serta bisa membuka akses peluang peningkatan modal.