Perlindungan Kesehatan & Vaksinasi COVID-19 Bagi Penyandang Disabilitas

Masih banyak lho masyarakat umum yang merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait COVID-19 baik itu terkait isolasi mandiri di rumah, perlindungan kesehatan, hingga info tentang vaksin itu sendiri. Kita yang normal aja merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut, bagaimana dengan saudara kita yang memiliki keterbatasan, coba? Makanya, aku tuh jadi kepikiran dan merasa terpanggil untuk menuliskan review terkait Perlindungan Kesehatan & Vaksinasi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas yang aku dapatkan dari acara FIRTUAL (Forum Literasi Hukum dan HAM Digital) dengan judul, "Pemenuhan Hak & Perlindungan Penyandang Disabilitas Saat Pandemi" Jumat, 13 Agustus 2021 kemarin. So, let's we start the review now? 

15 dari 100 orang di dunia merupakan penyandang disabilitas dimana kurang lebih 2 hingga 4 orang tersebut termasuk dalam kategori penyandang disabilitas berat. 

Fakta Disabilitas di Indonesia

Kamu tau gak sih ada 10 juta lebih keluarga di Indonesia yang memiliki anggota difabel dengan 1,4 juta yang tidak memiliki NIK atau Nomor Induk Kependudukan. Fakta ini cukup membuat aku kaget karena ternyata banyak penyandang disabilitas yang belum memiliki NIK lantas bagaimana bisa mereka mendapatkan vaksin juga perlindungan kesehatan? 

Well, memang pandemi ini telah memberikan banyak pengaruh pada berbagai aspel kehidupan semua orang tak terkecuali para penyandang disabilitas. Mereka memerlukan dukungan dari seluruh pihak dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dan juga sosialiasi terkait kebijakan pemerintah dalam memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Karena itu, hari Jumat, 13 Agustus 2021 FIRTUAL (Forum Literasi Hukum dan HAM Digital) mengadakan webinar yang mengangkat topik terkait pemenuhan hal dan perlindungan penyandang disabilitas saat pandemi. Dalam acara ini aku jadi mengetahui bahwa pemerintah sangat memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas terutama di masa pandemi ini.

Staf Khusus Presiden Angkie Yudistira menyatakan bahwa data jadi kendala bagi pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar dari penyandang disabilitas dimana banyak penyandang disabilitas yang tidak terdaftar di Nomor Induk Kependudukan. Padahal dokumen kependudukan merupakan hak dasar dan kunci utama kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan dokumen tersebut para penyandang disabilitas dapat mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, serta program pemulihan ekonomi nasional dari masing-masing kementerian teknis.

Hambatan dan Risiko yang Dialami Penyandang Disabilitas Selama Pandemi COVID-19

Situasi dan kondisi penyandang disabilitas di masa pandemi sangat rentan pada virus COVID-19 karena kesulitan dalam menerapkan protokol kesehatan. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi para penyandang disabilitas yaitu:

• Terhambat dalam mengakses informasi
• Kurangnya pemahaman tentang COVID-19
• Kurangnya pemahaman dalam penerapan Protokol Kesehatan 3M
• Kesulitan menerapkan protokol menjaga jarak karena selalu membutuhkan bantuan/pendampingan orang lain
• Bergantung pada kontak fisik dengan lingkungan atau pendamping
• Penurunan kemampuan (kelemahan) otot pernapasan dan rentan tertular COVID-19
• Pembatasan/isolasi menghambat penyandang disabilitas memperoleh layanan vital dan hak-hak dasar seperti hak bekerja, makan, perawatan dll
• Rentan dalam mendapatkan perawatan kesehatan bila positif COVID-19 atau kontak erat
• Penyandang Disabilitas yang berada di lembaga kesejahteraan sosial dengan jumlah penghuni cukup banyak sulit menerapkan protokol kesehatan menjaga jarak
• Keterbatasan Penyandang Disabiltas juga mengakibatkan beberapa kesulitan dalam penerapan protokol kesehatan jika fasilitas yang disediakan tidak aksesibel

Program Pemerintah Guna Memenuhi Hak-Hak Dasar Penyandang Disabilitas

Dengan banyaknya hambatan dan kesulitan yang dirasakan oleh Penyandang Disabilitas saat pandemi tentunya membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak terutama dari pemerintah agar dapat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas terutama dalam hal kesehatan.

Secara khusus terdapat empat regulasi yang berkenaan dengan upaya pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas di masa pandemi yaitu PP 52/2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Adapun program-program yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah guna memenuhi hak-hak dasar dari penyandang disabilitas adalah Program Keluarga Harapann, Program Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Diskon Listrik, Program Prakerja & Bantuan Subsidi Upah, Subsidi Kuota Internet, serta Percepatan Perlaksanaan Dana Desa & BLT Desa.

Selain itu, juga terdapat Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) bagi penyandang disabilitas dengan kategori pelaku wirausaha serta program vaksinasi COVID-19 yang ditujukan untuk seluruh penyandang disabilitas.

Pemerintah sudah mengeluarkan delapan peraturan turunan UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 12 Mengenai Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas, enam diantaranya diterbitkan pada tahun 2020:

• Informasi & komunikasi 
• Kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau
• Kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang Kesehatan
• Kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya
• Alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya
• Obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah
• Perlindungan dari upaya percobaan medis
• Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek

Akan tetapi, tanpa dokumen kependudukan, para penyandang disabilitas akan kesulitan untuk mengakses program-program tersebut. Guna mengatasi permasalahan dokumen kependudukan, pendataan & perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan & Evaluasi kepada Hak Penyandang Disabilitas.

Komitmen Pemerintah dalam Program Perlindungan Sosial dan Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menjamin hak perlindungan penyandang disabilitas di masa pandemi khususnya dalam menghadapi situasi New Normal, PSBB hingga PPKM. Peraturan yang muncul pertama kali terkait penyandang disabilitas bersamaan dengan situasi pandemi yaitu, Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang diterbitkan pada 20 Februari 2020. 

Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa pedoman terkait pencegahan dan perlindungan di situasi pandemi, di antaranya yaitu:

• Kementerian Sosial: mengeluarkan pedoman untuk pencegahan dari kemungkinan terpapar Covid-19. Kementerian Sosial juga mengurus dana bantuan sosial (bansos)
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Panduan Perlindungan Khusus Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi COVID-19
• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) menyusun pedoman pengembangan desain inklusi 
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat Panduan Layanan Kelas Daring untuk Pengajaran dan Mahasiswa Tunanetra, Tuli/Disabilitas Rungu, Disabilitas Fisik di Perguruan Tinggi dan sudah melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
• Tim Komunikasi Sub-Klaster Lansia, Disabilitas, & Kelompok Rentan Lainnya di Klaster Nasional Perlindungan & Pengungsian membuat Panduan Penyelenggaraan Komunikasi dan Penyampaian Informasi yang Inklusid tentang Penanganan COVID-19

Vaksinasi COVID-19 digunakan sebagai momentum untuk mencapai perbaikan data kependudukan bagi penyandang disabilitas dimana pemerintah pusat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lintas sektor supaya hak-hak penyandang disabilitas segera terdaftar dan terverifikasi.

Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahannya terkait percepatan vaksinasi COVID-19 dan penyaluran bantuan sosial. Para Penyandang Disabilitas dan kelompok rentan harus diprioritaskan haknya. 

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo terkait Percepatan Vaksinasi COVID-19 dan Penyaluran Bantuan Sosial:

• Diteruskan, dirampungkan (vaksinasinya) agar cepat terbangun kekebalan komunalnya, herd immunity-nya
• Pemerintah Daerah sebagai kunci distribusi dan percepatan pelaksanaan vaksinasi. Masyarakat rentan harus dilindungi dan diakomodir
• Kerja sama semuanya dengan berbagai pihak, unsur masyarakat dilibatkan
• Data penerima bantuan sosial harus valid sehingga tepat sasaran. Libatkan Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan data

Vaksinasi COVID-19 Bagi Penyandang Disabilitas

Agar penyandang disabilitas mendapatkan hak kesehatan terutama dalam hal vaksin covid-19 maka diperlukan NIK atau Nomor Induk Kependudukan. Maka dari itu pemerintah pusat berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna tercapainya pendataan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas. 

Kolaborasi & koordinasi yang dilakukan  melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), & Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Target capaian dari kebijakan tersebut adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepemilikan dokumen kependudukan penyandang disabilitas dengan mengoptimalkan peran data. Adapun dokumen kependudukan yang dimaksud yaitu akte kelahiran, akta keluarga, akta kematian, akta perkawinan, bahkan kartu Identitas Anak.

Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Komunikasi Informatika, Bambang Gunawan mengatakan, "Pemerintah Indonesia telah mulai penyelenggarana vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas sejak Juni 2021. Vaksinasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan 98 komunitas disabilitas dan diprioritaskan ke pulau Jawa, Bali yang merupakan zona merah COVID-19.

Vaksinasi  sebagai momentum memperbaiki data kependudukan berdasarkan:

1. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
2. Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki NIK

Sasaran penyandang disabilitas untuk vaksinasi COVID-19 sebanyak 562.241 jiwa menurut data dari Kementerian Kesehatan. Dengan menggunakan strategi percepatan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas seperti:

1. Cari Penyandang Disabilitas

• Melibatkan komunitas, organisasi sosial PD, dan pihak swasta/relawan untuk menjangkau Disabilitas yang belum vaksinasi
• Edukasi dan sosialisasi lansia mengenai vaksinasi

2. Koordinir

• Registrasi & menjadwalkan vaksinasi panyandang disabilitas
• Berkoordinasi dengan panitia/petugas vaksinasi

3. Mobilisasi

Mengatur mobilisasi disabilitas menuju ke dan pulang dari lokasi vaksinasi.

Selain itu, Angkie juga menyampaikan jika data alokasi vaksin ada sekitar 450.000 ribu dosis dimana target sasaran Penyandang Disabilitas adalah setiap satu penyandang disabilitas mendapatkan dua dosis. Adapun sasarn data para penyandang disabilitas dari Kementerian Kesehatan telah diberikan langsung pada Pemerintag Daerah yang menyesuaikan data dari Kementerian Sosial.

Memahami Kebutuhan Ragam Penyandang Disabilitas

Dalam pelaksanaan program vaksinasi yang akan dilaksanakan di berbagai tempat dengan kondisi yang beragam, diharapkan tempat pelaksanaan vaksinasi dapat mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya, serta panitia pelaksana program vaksin dapat memahami dasar-dasar sensitivitas disabilitas, seperti:

1. Disabilitas Fisik

Mendapatkan fasilitas yang aksesibel, seperti pengguna kursi roda dan tongkat kruk (tongkat ketiak) yang tidak bisa mengakses tangga, sehingga harus disediakan ramp/tanjakan yang memadai

2. Disabilitas Intelektual & Mental

Mendapatkan tenaga pendamping yang terlatih. Untuk menyediakan tenaga pendamping ini dapat bekerjasama dengan berbagai stakeholders, utamanya adalah organisasi/komunitas penyandang disabilitas. 

3. Disabilitas Sensorik

• Untuk tuna netra atau low vision disabilities dapat disediakan fasilitas audio yang memadai sehingga bisa mendengar semua informasi serta signage/tanda alur vaksinasi yang jelas sehingga dapat dilihat. 
• Untuk tuna rungu/tuli dapat disediakan tenaga Juru Bahasa Isyarat (JBI) untuk dapat berinteraksi dengan jelas kepada peserta vaksin tuli. 

Direktur Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial Eva Rahmi Kasim berpendapat jika Penyandang Disabilitas harus diberikan prioritas untuk mendapatkan vaksin selain lansia, ini menjadi penting karena dengan meningkatkan kekebalan imunitas tentunya akan mencegah lebih lanjut terjadinya pandemi di kalangan para penyandang disabilitas dan untuk mencegah adanya penyakit lanjutan.

Lebih lanjut, dengan adanya surat edaran Menteri Kesehatan yang terbaru menjelaskan bahwa para penyandang disabilitas yang belum memiliki NIK diperbolehkan untuk ikut vaksin namun NIK-nya akan tetap diurus. Sehingga ini menjadi sebuah bonus di mana penyandang disabilitas mendapatkan vaksin, kemudian NIK juga diurus serta diberikan fasilitas transportasi.

Alhamdulillah dengan begini, penyandang disabilitas dapat dipenuhi hak perlindungan kesehatan, mendapatkan NIK serta menerima vaksinasi COVID-19.  Tentu, semua pihak banyak berdoa semoga pandemi ini bisa cepat berlalu dan berakhir. Agar Indonesia bisa lekas pulih, yuk teman-teman yang belum divaksin segera daftarkan vaksin COVID-19 di lingkungan sekitar.